Muhammad Rustamaji
Jelang hari fitri yang segera menghampiri, agaknya kekhusukan tersebut harus terusik dengan ulah tidak bersahabat negara tetangga kita, Malaysia. Setelah sengketa batas wilayah di Sipadan-Ligitan dan Blok Ambalat, baru-baru ini mencuat kepermukaan perselisihan mengenai hak cipta lagu ‘Rasa Sayange’ yang dijadikan jingle promosi pariwisata, Malaysia Truly Asia. Belum lagi temuan seperangkat universal monitoring sistem (UMS) oleh Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta yang mengindikasikan berlangsungnya operasi intelejen Malaysia dengan memanfaatkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sebagai pusat operasinya. Temuan ini menjadi penting dan seakan memperoleh momentum yang tepat di saat hubungan ke dua negara semakin merenggang. Pertanyaan yang patut dikemukaan kemudian adalah, mengapa silang sengketa acapkali terjadi diantara kedua bangsa yang katanya serumpun ini? Mengapa pula akibat tindakan yang bersifat provokatif tersebut martabat Bangsa Indonesia justru semakin terpuruk?.
Berpijak pada pola hubungan bernegara yang pada gilirannya memunculkan pertemuan kepentingan nasional, setidaknya dapat dikemukakan tiga kemungkinan yang berbeda. Pertama, kepentingan nasional antar negara berlangsung sejalan (harmonic), atau kedua, saling bekerjasama (cooperative), tetapi bisa juga potensi ketiga, terjadi benturan (conflict). Ketika mencermati berulangnya silang sengketa Indonesia-Malaysia dalam beragam varian yang berbeda, menurut hemat penulis, mengindikasikan adanya upaya sitematis masuknya kepentingan nasional negara asing dalam jangka waktu tertentu untuk menekan kepentingan negara lainnya. Terjadinya tekanan (pressure) kepentingan nasional terhadap kepentingan nasional negara lain ini tidak terlepas dari bergesernya kesetaraan antar bangsa dalam relasinya. Pudarnya kesetaraan ini dapat diakibatkan karena prestasi maupun prestise suatu bangsa terhadap bangsa lain. Turunnya wibawa bangsa akibat lemahnya strategi pertahanan yang diterapkan, kebijakan pemimpin bangsa yang dijalankan, pencitraan yang semu tanpa daya tawar, atau sebaliknya karena kemajuan pesat di berbagai sektor yang dicapai suatu bangsa, merupakan beberapa faktor pemicu fluktuasi kesetaraan ini. Pada akhirnya potensi konflik bermunculan karena kepentingan nasional yang berbeda tidak dapat dikomunikasikan dan dipadupadankan.
Mengerucut pada dugaan operasi intelejen yang dijalankan negara tetangga dengan arah tujuan keuntungan bisnis dan militer, sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru. Dikatakan demikian sebab operasi intelejen memang merupakan bagian dari agenda yang dijalankan oleh setiap negara untuk mengindera ancaman-ancaman yang potensial dihadapi. Ancaman dalam hal ini mencakup niat (intention), kemampuan (capability), dan keadaan (circumstance) yang diarahkan untuk menimbulkan dampak kerusakan (damages). Definisi kerusakan di sini tidak sebatas pada kerusakan fisik semata, namun dapat meluas sampai pada hilangnya core values dan martabat bangsa, atau bahkan hingga taraf menurunya ’derajat’ kedaulatan suatu bangsa. Dalam banyak kasus selayaknya Indonesia belajar bahwa saat ini pihak asing sudah tidak merasa sungkan, khawatir, apalagi takut dengan kekuatan militer Indonesia. Bentuk kerusakan fisik seperti hilangnya wilayah di Sipadan-Ligitan, atau kasus hilangnya pengendalian terhadap suatu wilayah seperti yang terjadi di Blok Ambalat yang ditindaklanjuti dengan pemberian konsesi minyak (production sharing contracts) oleh Pemerintah Malaysia kepada Shell melalui Petronas, merupakan bukti konkrit di lapangan. Belum lagi kasus pencurian ikan (illegal fishing), maritim terrorism hingga beberapa kasus penganiayaan TKI, deportasi imigran asal Indonesia, pencekalan keimigrasian dan beberapa bentuk kekerasan kepada Warga Negara Indonesia maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti motif batik dan foklor Indonesia di negeri jiran tersebut, semakin menunjukkan bentuk kerusakan yang telah menyentuh hingga ketataran hilangnya core values dan martabat bangsa.
Mengapa hal demikian terjadi? Jawaban taktis yang dapat dikemukakan adalah bahwa wibawa Bangsa Indonesia saat ini berada pada titik nadir dalam perspektif negara tetangga. Salah satu faktor penyebabnya berkait dengan sistem pertahanan dan kondisi militer Indonesia yang saat ini secara fisik maupun mental masih berada dalam kondisi lemah. Penghujatan sebagai pelanggar HAM di masa lalu kepada militer hingga keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan standar minimal kemiliteran menjadi indikatornya. Seharusnya penindakan terhadap pelangaran HAM oleh militer di masa lalu dilaksanakan secara berkeadilan dan proporsional. Jangan dilupakan pula bahwa fungsi pertahanan negara harus didukung guna meredam bahkan menghilangkan ancaman yang ada. Sebab perlu disadari bahwa peran politik (kebijakan) dan ekonomi (pendanaan) di samping peran elemen bangsa yang lain, dalam mendukung penciptaan militer yang kuat demi kedaulatan negara menempati porsi yang penting. Penghujatan kepada militer sebagai pelanggar HAM inilah yang kemudian di manfaatkan negara asing untuk mengembargo persenjataan militer Indonesia. Tekanan ini semakin berlipat ganda ketika situasi perpolitikan juga tidak memungkinkan militer mengembangkan diri menjadi sebuah kekuatan profesional yang kuat dan disegani. Pada tahap selanjutnya, lemahnya kekuatan militer ini berdampak pula pada lemahnya strategi pertahanan guna menangkal ancaman yang menghadang. Sebagai gambaran, selain kekuatan militer Amerika Serikat, saat ini di kawasan Asia Pasifik khususnya di Asia Tenggara, kekuatan militer yang di pandang ‘berotot’ adalah pakta militer Five Power Defense Agreement yang di prakarsai oleh Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, dan New Zeland.
Mencermati peran militer sebagai elemen pertahanan negara, dapat dikemukakan tiga fungsi dari strategi pertahanan yang disebut sebagai upaya penangkalan (deterrence). Tiga fungsi tersebut adalah penyampaian pesan, penggambaran kemampuan, dan kepentingan nasional yang harus diperhitungkan pihak asing. Kemampuan menyampaikan pesan dan penggambaran kemampuan inilah yang pada akhirnya menunjukkan kepentingan nasional apa yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak asing. Melalui upaya penangkalan ini, disampaikan pesan kepada pihak asing bahwa dengan kemampuan (power) yang dimiliki, dapat ditimbulkan suatu balasan hingga pada taraf kerusakan yang jauh diluar dugaan musuh, ketika kepentingan nasional Indonesia dicederai. Inti dari penyampaian ‘pesan’ ini adalah pembentukan kesan psikologis bahwa mencoba melakukan operasi militer baik secara terbuka maupun terselubung (operasi intelejen) berakibat pada kerugian yang bakal diderita oleh pihak asing tersebut. Rangkaian pesan ini tentunya akan mencapai target kesan yang dinginkan ketika pesan ini dapat dibaca oleh pihak asing melalui beragam cara dengan dilengkapi kekuatan penggetar yang nyata. Sisi inilah yang harus dicermati para pengambil kebijakan negara. Jika mempelajari dinamisasi perang dingin antara Amerika Serikat-Unisoviet, terdapat tiga jenis kekuatan penggetar yang dikembangkan yaitu nuclear warfare, conventional warfare, dan inconventional warfare. Bagi Indonesia dengan keterbatasan yang ada, kekuatan penggetar ini dapat diciptakan melalui opsi kedua dan ketiga. Sebab untuk menciptakan arsenal nuklir dalam konsepsi nuclear warfare masih terlampau jauh dan belum tentu efektif. Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik sebuah garis tegas bahwa pembentukan pesan, kekuatan penggetar dan kepentingan nasional memegang peran penting dalam upaya penangkalan terhadap ancaman asing. Pada kasus dugaan operasi intelejen dengan ditemukannya universal monitoring sistem ini, harus dipikirkan tentang kepentingan nasional apa yang tidak dapat ditawar-tawar sehingga kebijakan penguatan strategi pertahanan nasional dapat dipahami oleh seluruh elemen bangsa. Perlu ditekankan pula mengenai kekuatan penggetar (power) apa yang patut dikembangkan sehingga pesan dan kesan yang menciutkan nyali kepentingan asing terhadap kepentingan nasional Indonesia dapat efektif berjalan. Lebih jauh penguatan sistem intelejen yang bekerja melalui tiga perangkat, yaitu human intelligence, elektronik intelligence dan imagery intelligence selayaknya dipertajam guna mengungkap niat (intention), kemampuan (capability), dan keadaan (circumstance) asing yang diarahkan untuk menimbulkan dampak kerusakan (damages) bagi kepentingan nasional Indonesia.
Untuk itulah reorientasi penataan strategi pertahanan nasional dan upaya penangkalan dalam konsep geopolitik dan geostrategi berkenaan dengan dislokasi geografi Indonesia yang luas dan masih mempunyai banyak titik rawan (vulnerable points) perlu mendapat perhatian serius. Bila dicermati, Indonesia dengan rangkaian kepulauan yang mencapai 17.000 pulau sebenarnya berpotensi untuk digali nilai strategisnya. Posisi geografis yang berada pada persimpangan lalu lintas dunia selayaknya disyukuri dengan peningkatan profesionalisme aparatur negara dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa dalam menjaga keutuhan kepentingan nasional. Sebab tidaklah mungkin menjaga luasnya wilayah negara dengan perangkat yang minimalis dan tanpa dukungan (politik dan ekonomi) dari seluruh elemen bangsa demi terwujudnya sistem pertahanan yang kuat dan disegani. Sehingga harapan wibawa bangsa dapat kembali terangkat tanpa harus berteriak-teriak “Ganyang Malaysia!!!” dapat diwujudkan melalui keberanian para pemimpin bangsa mengambil kebijakan, serta sikap dan mentalitas profesional seluruh elemen bangsa, dalam penciptaan kekuatan militer yang disegani menjadi pilar-pilar yang saling menguatkan. Semoga.
0 Tanggapan ke “Wibawa Bangsa di Sudut Kelingking Tetangga (Kajian Strategi Penangkalan (Deterrence) Vs Operasi Intelejen Asing)”